Ekspor dan Impor

Pengertian  Ekspor dan Impor

Ekspor  adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. kegiatan itu akan menghasilkan devisa bagi negara. Pengertian Devisa  itu sendiri adalah kegiatan yang merupakan masuknya uang asing kenegara kita, yang dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri.

Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.Walaupun ekspor dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian suatu negara namun impor juga memegang peranan yang penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan impor di Negara kita dilakukan karena Indonesia belum dapat memproduksi semua kebutuhan sendiri. Dengan adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ini maka Indonesia harus melakukan hubungan dengan luar negeri melalui perdagangan internasional. 

Dalam sektor perdagangan internasional, kebanyakan orang cenderung mengatakan bahwa ekspor lebih penting daripada impor. Tetapi teori mengatakan berbeda.

Dalam teori ekonomi internasional, dikatakan bahwa impor lebih penting

daripada ekspor, karena kebutuhan dalam negeri sebuah Negara tidak dapat dipenuhi hanya dari negaranya sendiri tetapi terkadang membutuhkan bantuan dari negara lain. Logikanya, negara tersebut harus menghasilkan devisa untuk membayar impornya. Salah satu fungsi dari ekspor adalah untuk membiayai impor. Jadi, secara alamiah impor lebih penting daripada ekspor. Dalam analisis impor, lebih banyak perhatian diarahkan untuk menganalisis impor induced (mY), pengeluaran impor di mana sumber pembiayaannya berasal dari pendapatan nasional, daripada impor autonomous (Mo), pengeluaran impor di mana sumber pembiayaannya tidak berasal dari pendapatan nasional. Sehingga, mereka cenderung untuk menyarankan bahwa cara untuk mengatasi permasalahan impor adalah melalui pengontrolan pendapatan nasional.

1.              Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia
Sejak tahun 1987 ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non migas dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspot non migas. Pada tahun 1998 nilai ekspor non migas telah mencapai 83,88% dari total nilai ekspor Indonesia, sementara pada tahun 1999 peran nilai ekspor non migas tersebut sedikit menurun, menjadi 79,88% atau nilainya 38.873,2 juta US$ (turun 5,13%). Hal ini berkaitan erat dengan krisis moneter yang melanda indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor yang pesat, baik untuk total maupun tanpa migas, yaitu menjadi 62.124,0 juta US$ (27,66) untuk total ekspor dan 47.757,4 juta US$ (22,85%) untuk non migas. Namun peningkatan tersebut tidak berlanjut ditahun berikutnya. Pada tahun 2001 total ekspor hanya sebesar 56.320,9 juta US$ (menurun 9,34%), demikian juga untuk eskpor non migas yang menurun 8,53%. Di tahun 2003 ekspor mengalami peningkatan menjadi 61.058,2 juta US$ atau naik 6,82% banding eskpor tahun 2002 yang sebesar 57.158,8 juta US$. Hal yang sama terjadi pada ekspor non migas yang naik 5,24% menjadi 47.406,8 juta US$. Tahun 2004 ekspor kembali mengalami peningkatan menjadi 71.584,6 juta US$ (naik 17,24%).Demikian juga ekspor non migas naik 18,0% menjadi 55.939,3 juta US$. Pada tahun 2006 nilai ekspor menembus angka 100 juta US$ menjadi 100.798,6 juta US$ atau naik 17,67%, begitu juga dengan ekspor non migas yang naik 19,81% dibandingkan tahun 2005 menjadi 79.589,1 juta US$.Selama lima tahun terakhir, nilai impor Indonesia menunjukkan trend meningkat rata-rata sebesar 45.826,1 juta US$ per tahun. Pada tahun 2006, total impor tercatat sebesar 61.065,5 juta US$ atau meningkat sebesar 3.364,6 juta US$ (5,83%) dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 1.505,2 juta US$ (8,62%) menjadi 18.962,9 juta US$ dan non migas sebesar 1.859,4 juta US$ (4,62%) menjadi 42.102,6 juta US$. Pada periode yang sama, peningkatan impor terbesar 54,15% dan non migas sebesar 39,51%.
Dilihat dari kontribusinya, rata-rata peranan impor migas terhadap total impor selama lima tahun terakhir mencapai 26,15% dan non migas sebesar 73.85% per tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, peranan impor migas meningkat dari 30,26% menjadi 31,05% di tahun 2006. Sedangkan peranan impor non migas menurun dari 69,74% menjadi 68,95%

2.             Kondisi Ekspor Indonesia Dewasa Ini

Pengutamaan Ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi-dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2008 mencapai 118,43 juta US$ atau meningkat 26,92% dibanding periode yang sama tahun 2007, sementara ekspor non migas mencapai 92,26 juta US$ atau meningkat 21,63%. Sementara itu menurut sektor, ekspor hasil pertanian, industri, serta hasil tambang dan lainnya pada periode tersebut meningkat masing-masing 34,65%, 21,04%, dan 21,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun selama periode ini pula, ekspor dari 10 golongan barang memberikan kontribusi 58,8% terhadap total ekspor non migas. Kesepuluh golongan tersebut adalah, lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, mesin atau peralatan listrik, karet dan barang dari karet, mesin-mesin atau pesawat mekanik. Kemudian ada pula bijih, kerak, dan abu logam, kertas atau karton, pakaian jadi bukan rajutan, kayu dan barang dari kayu, serta timah. Selama periode Januari-Oktober 2008, ekspor dari 10 golongan barang tersebut memberikan kontribusi sebesar 58,80% terhadap total ekspor non migas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang tersebut meningkat 27,71% terhadap periode yang sama tahun 2007. Sementara itu, peranan ekspor non migas di luar 10 golongan barang pada Januari-Oktober 2008 sebesar 41,20%. Jepang pun masih merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$11,80 juta (12,80%), diikuti Amerika Serikat dengan nilai 10,67 juta US$ (11,57%), dan Singapura dengan nilai 8,67 juta US$ (9,40%).

Peranan dan perkembangan ekspor non migas Indonesia menurut sektor untuk periode Januari-Oktober tahun 2008 dibanding tahun 2007 dapat dilihat pada. Ekspor produk pertanian, produk industri serta produk pertambangan dan lainnya masing-masing meningkat 34,65%, 21,04%, dan 21,57%.

 Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan Januari-Oktober 2008, kontribusi ekspor produk industri adalah sebesar 64,13%, sedangkan kontribusi ekspor produk pertanian adalah sebesar 3,31%, dan kontribusi ekspor produk pertambangan adalah sebesar 10,46%, sementara kontribusi ekspor migas adalah sebesar 22,10%. Kendati secara keseluruhan kondisi ekspor Indonesia membaik dan meningkat, tak dipungkiri semenjak terjadinya krisis finansial global, kondisi ekspor Indonesia semakin menurun. Sebut saja saat ekspor per September yang sempat mengalami penurunan 2,15% atau menjadi 12,23 juta US$ bila dibandingkan dengan Agustus 2008. Namun, secara year on year mengalami kenaikan sebesar 28,53%.

3. Kondisi Impor Indonesia Dewasa Ini

Keadaan impor di Indonesia tak selamanya dinilai bagus, sebab menurut golongan penggunaan barang, peranan impor untuk barang konsumsi dan bahan baku/penolong selama Oktober 2008 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya yaitu masing-masing dari 6,77% dan 75,65% menjadi 5,99% dan 74,89%. Sedangkan peranan impor barang modal meningkat dari 17,58% menjadi 19,12%. Sedangkan dilihat dari peranannya terhadap total impor non migas Indonesia selama Januari-Oktober 2008, mesin per pesawat mekanik memberikan peranan terbesar yaitu 17,99%, diikuti mesin dan peralatan listrik sebesar 15,15%, besi dan baja sebesar 8,80%, kendaraan dan bagiannya sebesar 5,98%, bahan kimia organik sebesar 5,54%, plastik dan barang dari plastik sebesar 4,16%, dan barang dari besi dan baja sebesar 3,27%. Selain itu, tiga golongan barang berikut diimpor dengan peranan di bawah tiga% yaitu pupuk sebesar 2,43%, serealia sebesar 2,39%, dan kapas sebesar 1,98%. Peranan impor sepuluh golongan barang utama mencapai 67,70% dari total impor non migas dan 50,76% dari total impor keseluruhan.

Data terakhir menunjukkan bahwa selama Oktober 2008 nilai impor non migas Kawasan Berikat (KB/kawasan bebas bea) adalah sebesar 1,78 juta US$. Angka tersebut mengalami defisit sebesar US$9,3 juta atau 0,52% dibanding September 2008. Sementara itu, dari total nilai impor non migas Indonesia selama periode tersebut sebesar 64,62 juta US$ atau 76,85% berasal dari 12 negara utama, yaitu China sebesar 12,86 juta US$ atau 15,30%, diikuti Jepang sebesar 12,13 juta US$ (14,43%).

Berikutnya Singapura berperan 11,29%, Amerika Serikat (7,93%), Thailand (6,51%), Korea Selatan (4,97%), Malaysia (4,05%), Australia (4,03%), Jerman (3,19%), Taiwan (2,83%), Prancis (1,22%), dan Inggris (1,10%). Sedangkan impor Indonesia dari ASEAN mencapai 23,22% dan dari Uni Eropa 10,37%. Dimana pada saat itu volume ekspor di negara-negara industri tahun 1982 meningkat mencapai laju pertumbuhan se­besar 9,9% .Dalam tahun 1984  kemudian menurun menjadi 2,5% dan dalam tahun 1987. Perkembangan volume  impor menunjukkan trend yang sama dengan penurunan sebesar 0,6% ,  dalam tahun 1982 kenaikan menjadi sebesar 12,6% dalam tahun 1984 dan 3,5% dalam tahun 1987. Laju pertumbuhan volume ekspor di negara-negara berkembang yang tidak termasuk negara pengekspor minyak bumi meningkat  pesat dari 1,2% pada tahun 1982 mencapai 11,5% dalam pada tahun 1984kemudian  merosot se-lama tahun 1985 dan kemudian naik lagi menjadi 8,9% dalam tahun 1987. Volume ekspor negara-negara pengekspor minyak bumi mengalami kemerosotan sebesar 16,2% dalam tahun 1982, 5,7% selama tahun 1985 dan 2,1% dalam tahun 1987. Volume impor negara-negara berkembang bukan pengekspor minyak bumi menurun dengan 5,1% dalam tahun 1982, tetapi kemudian cende­rung meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,9% dalam tahun 1987. Sebaliknya impor negara-negara pengekspor minyak bumi sejak tahun 1982 terus mengalami kemunduran mencapai laju penurunan sebesar 12,0% pada tahun 1987.Krisis Moneter pada tahun 1997-1998 telah mendorong peningkatan ekspor secara dramatis dari 0,8 juta ton tahun 1997 menjadi 4,4 juta ton tahun 1998 karena konsumsi domestik yang turun 30%. Bahkan tahun berikutnya meningkat lebih dari 2 X lipat menjadi 9 juta. Angka ekspor tertinggi tercapai pada tahun 2001 sejumlah 9,5 juta ton, menjadikan Indonesia pengekspor terbesar kedua di dunia sesudah Thailand. Pada tahun 1986 Industri kayu olahan untuk pasar ekspor mulai dikembangkan oleh perusahaan di Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang melarang ekspor kayu bulat dan hanya mengizinkan ekspor kayu gergaji maupun kayu olahan lainnya, seperti "furniture, laminating board, wood panel" dan lain sebagianya. Pengembangan industri mebel dapat dilihat dari nilai ekspor barang jadi kayu yang pada tahun 1986 berjumlah US $ 99 juta dan pada setiap tahun berikut baik menjadi US $ 527 juta pada tahun 1997.

Konsumen kayu gergajian dalam negeri yang terbesar adalah sektor perumahan dan sektor kostruksi. Kemudian sejak 1986 industri hilir baru mulai didirikan, misalnya industri perabot rumah dari kayu "moulding dan laminating" dsb. Konsumsi kayu olahan dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan produk kayu yang diekspor, meskipun ekspor produk kayu olahan sangat potensial untuk dikembangkan.

Permintaan di luar negeri atas perabot rumah tangga maupun barang komponen dari kayu, cukup mantap dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode krisis ekonomi yang melanda Indonesia masa kini, peningkatan ekspor barang-barang dengan nilai tambah tinggi adalah salah satu langkah untuk mengatasi krisis. Industri kayu olahan yang padat tenaga kerja dapat menciptakan peluang kerja dan dapat pula menahan daya beli (konsumsi) di daerah di mana perusahaan ekspor tersebut berada.

Subsektor industri kayu olahan yang memproduksi perabot maupun komponen kayu untuk pasar ekspor mempunyai prospek bisnis yang sangat baik, karena bahan baku, tenaga kerja maupun sebagian besar dari faktor produksi lain berasal dari dalam negeri.Hampir seluruh hasil produksi barang ekspor dari industri kayu tersebut dikirim ke para pembeli di luar negeri dari pelabuan-pelabuhan di kota besar pulau Jawa, yaitu dari Jakarta, Cirebon, Semarang dan Surabaya. Sasaran utama pasar domestik produk kayu olahan tersebut adalah rumah tangga serta perusahaan dan lembaga di pulau Jawa. Sebagian besar dari perusahaan yang bergerak di subsektor kayu olahan adalah perusahaan skala kecil dan menengah. Sekitar 80 % dari perusahaan tersebut berada di pulau Jawa bagian utara, karena tenaga kerja tersedia dengan jumlah besar dan biaya upah memadai. Oleh karena kapasitas produksi terbatas dan peluang pasar lebih besar dari kapasitas produksinya, produsen barang jadi kayu olahan skala UM/UB yang mengekspor produksinya, sudah lama bekerjasama dengan kelompok-kelompok pengarajin kayu.

Sejak pemerintah meluncurkan Program Kemitraan antara usaha menengah atau besar dengan usaha kecil, peluang untuk menciptakan proyek kemitraan terpadu antara kedua pihak menjadi fokus instansi pemerintah maupun dunia usaha industri kayu olahan. Yang masih menjadi kendala, industri kayu di Indonesia masih mengandalkan mesin impor dari berbagai negara, terutama Jepang, Taiwan, China, Malaysia, Jerman, dan Italia, karena industri mesin pengolahan kayu di Indonesia masih lemah. Meski demikian, Indonesia memiliki prospek pengembangan industri kayu terutama mebel yang sangat besar, setelah Cina dan Vietnam. Diperkirakan setelah "booming" permintaan mebel dari Cina dan sekarang beralih ke Vietnam, maka selanjutnya Indonesia yang menjadi negara produsen mebel yang besar.

Untuk itu, Indonesia harus mengelola hutannya dengan baik dengan prinsip kelestarian lingkungan dan kesinambungan, mengingat negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, konsumennya sangat memperhatikan pengelolaan hutan lestari.

 Pernyataan diatas menunjukkan bahwa perkembangan ekspor impor dari tahun 1990-2011 dimana impor semen melonjak dari 17.000 ton dan tahun 2004 menjadi 1,1 juta tahun 2005 dan terus meningkat menjadi 1,6 juta tahun 2010, dan menurun menjadi kurang dari 1 juta pada 2011. Jumlah impor kan mendekati nil setelah Semen Lafarge Indonesia (d/h PT Semen Andalas Indonesia) beroperasi penuh pada tahun 2012 ini.

Bulan Januari 2012 nilai impor DKI Jakarta mencapai 7.700,23 juta dollar Amerika, meningkat 16,36 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 6.617,73  juta dollar Amerika. Berdasarkan golongan penggunaan barang atau Broad Economic Category, nilai impor Januari 2012 mengalami peningkatan dibandingkan Januari 2011 untuk semua golongan penggunaan barang, untuk barang konsumsi mengalami peningkatan sebesar 10,38 persen, nilai impor bahan baku dan penolong meningkat sebesar 6,94 persen, dan nilai impor barang modal meningkat sebesar 44,18 persen.

 4. Kegiatan pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan luar negeri

Secara umum pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain dilakukan dalam bentuk kerjasama yang di bagi menjadi 3 antara lain:

1.       Kerjasama Bilateral

kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam      pertukaran barangdan jasa.

2.      Kerjasama regional

kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu.

3.      Kerjasama multilateral

4.      Kegiatan pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan luar negeri

kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dua negara yang dilakukan dari seluruh dunia.

5.      Manfaat kegiatan ekspor dan impor

Antara lain yaitu;
• Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
• Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

• Memperluas pasar dan menambah keuntungan
Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
• Transfer teknologi modern
Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efesien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Selain diatas manfaat ekspor impor juga bisa berupa:

1.              Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.             Pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa.

3.             Meningkatkan perekonomian rakyat.

4.             Mendorong berkembangnya kegiatan industry

6. Faktor Pendorong

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan ekspor impor antar negara,

 di antaranya sebagai berikut :
• Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
• Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
• Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
• Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
• Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.

• Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
• Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
• Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

7. Problema Ekspor

Barang-barang yang diperdagangkan ke luar negeri atau di ekspor terdiri dari bermacam-macam jenis hasil bumi disamping hasil tambang dan hasil laut dan lainnya. Kita mengetahui bahwa masalah ekspor itu bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi hanyalah sebagai ujung dari suatu kegiatan ekonomi yang menyangkut bidang yang amat luas, atau paling banyak dapat dikatakan hanya sebagai salah satu dari satu mata rantai akitifitas perekonomian pada umumnya.
Hasil bumi misalnya sebagian dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan milik pemerintah maupun swasta, sedangkan sebagian lagi oleh petani-petani kecil yang bertebaran diseluruh tanah air. Bahkan hasil-hasil itu masih bertebaran di hutan. Akan tetapi semuanya itu tidak akan menjelma menjadi devisa nyata kalau tidak diusahakan. Hasil-hasil itu setidak-tidaknya harus dikumpulkan lebih dulu sedikit demi sedikit dari tempat kecil yang terpencil di pedalaman. Dari situ harus diangkut ke kota dan kemudian dalam umlah yang agak banyak baru diagkut ke pelabuhan yang terdekat.
Sampai pada taraf itu Indonesia sudah dihadapkan pada masalah-masalah tertentu, yaitu :
A. Masalah pengumpulan dan masalah angkutan darat
Masalah pengumpulan merupakan persoalan tersendiri, bagaimana caranya mengumpulkan barang itu dari tempat-tempat kecil dan dari produsen yang tersebar itu. Bidang prasarana ekonomi inonesia memang tidak sempurna, sehingga dalam banyak hal menjadi hambatan dalam usaha ke arah perbaikan dalam bidang-bidang lain.

B. Masalah pembiayaan Rupiah ( Rupiah Financing)
Persoalan pembiayaan ini merupakan pesoalan yang penting pula, apakah keuangan sendiri dari setiap pengusaha cukup kuat untuk membiayainya, ataukah tidak perlu bantuan dari bank-bank pemerintah atau badan-badan keuangan lainnya. Kalau demikian halnya sampai sejauh mana pemerintah dapat memberikan bantuan dalam pemecahan persoalan pembiayaan rupiah ini.
Barang ekspor kita sebagian dihasilkan oleh produsen kecil ataupun hanya dipungut dari hutan-hutan, laut dan sungai. Produsen atau pengumpul pertama itu mempunyai tingkat pengetahuan dan cara pengolahan yang tidak sama, sehingga barang yang dihasilkan belum mempunyai mutu yang seragam, bahkan mungkin sekali belum dilakukan pengolahan sama sekali. Barang masih sedemikian itu sudah tentu belum dapat diperdagangkan ke luar negeri, tetapi masih perlu di olah lebih dahulu.

C. Masalah sortasi dan Up-grading (sorting & up-grading)
Baik di desa maupun di kota-kota pelabuhan barang-barang yang sudah terkumpul harus disimpan dengan baik dan dimasukkan di dalam karung ataupun peti yang kuat sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan selama dalam penyimpanan atau selama dalam perjalanan. Jadi dalam hal inipun tidak dapat diabaikan persoalan.

8. Posedur Ekspor Impor di Indonesia

Dalam era perdagangan global sekarang ini arus barang masuk dan keluar sangatlah cepat. Untuk memperlancar urusan bisnisnya, para pengusaha dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, baik dari kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan selama ini sering terjadi permasalahan dilapangan. Pemahaman Prosedur Kepabeanan dan Pembayaran Internasional dalam Transaksi Ekspor-Impor sangat penting untuk kesuksesan perdangangan  ekspor dan impor.

* Cara Ekspor antara lain adalah:

I. Ekspor Biasa
Dalam hal ini barang di kirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Sesuai dengan perturan devisa yang berlaku maka hasil devisa yang di peroleh dari ekspor ini dapat di jual kepada Bank Indonesia, sedangkan eksportir menerima pemabayaran dalam mata uang rupiah sesuai dengan penatapan nilai kurs valuta asing yang ditentukan dalam bursa valuta, atau juga dapat dipakai sendiri oleh eksportir.

II. Barter
Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Kalau kiata mempelajari sejarah masyarakat primitif ataupun masyarkat suku terasing, maka kebanyakan cara yang mereka tempuh dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara “tukar menukar” apa yang dipunyai (diproduksinya) dengan barang apa yang di miliki tetangganya.

III. Konsinyasi (Consignment)
Adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk di jual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Jadi, dalam hal ini barang di kirim ke luar negeri bukan untuk ditukarkan dengan barang lain seperti dalam hal barter, dan juga bukan untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah dilakukan eperti dalam hal ekspor biasa. Tegasnya di dalam pengiriman barang sebagai barang konsinyasi belum ada pembeli yang tertentu diluar negeri.

IV. Package-Deal
Dalam rangka memperluas pasaran hasil bumi Indonesia terutama dengan negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (trade agreement) dengan salah satu negara pada perjanjian ditetapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke negara itu dan sebaliknya dan dari negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut dan yang kiranya kita butuhkan. Pada prinsipnya semacam barter, namun terdiri dari aneka komoditi.

V. Penyelundupan (smuggling)
Di negara manapun hampir selalu ada, baik perorangan maupun badan-badan usaha yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Ada saja dalam perdagangan luar negeri golongan yang berusaha lolos dari peraturan pemerintah yang dianggapnya merugikan kepentingannya.
 

* Cara Impor antara lain:

Persyaratan Impor

•  Kedatangan Barang Impor
• Pembongkaran & Penimbunan 
•  Di kawasan pabean / tempat penimbunan sementara
• Di tempat lain

Pungutan Negara dalam Rangka Impor

a.        Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM)

b.        Surat Setoran Pabean Cukai & Pajak (SSPCP)

c.         Cara perhitungan

• § Bea Masuk
• § Cukai
• § PPN & PPnBM
• § PPH psl 22

d.        Tata Cara Pembayaran BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPH psl 22

Pengeluaran Barang Impor

a.      Pengisian PIB

b.      Prosedur Manual

c.       Prosedur Disket

d.      Prosedur EDI

BAB III
Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan di atas bisa disimpulkan bahwa kondisi ekspor dan impor indonesia belum bisa memuaskan disebabkan karena dalam barang non migas indonesia lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, bisa dilihat dari data yang telah disajikan. Selain itu, dari sisi ekspor bisa dijelaskan sebagai berikut, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi-dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk.

2. Saran
1. Komoditi ekspor Indonesia seharusnya bukanlah barang baku, sebaiknya indonesia mengolah bahan-bahan tersebut menjadi bahan jadi dan siap dipakai.
2. Penting bagi kita untuk menentukan pasar dan calon pembeli untuk memasarkan barang-barang ekspor.
3. Membuat industri barang-barang yang diimpor dari negara lain didalam negeri sehingga Indonesia bisa memenuhi komoditi-komoditi yang sebelumnya yang diimpor.

  DAFTAR PUSTAKA

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6732 

http://www.jakarta.go.id/web/news/2012/03/ekspor-dan-impor-dki-jakarta-bulan-maret-2012 

http://prambonjaya.blogspot.com/ 

Amir MS.1986.ekspor impor. Jakarta: PPM.
BPS.2006.data perdagangan internasional indonesia tahun 1980-2006. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
Boediono, DR. 1983. Ekonomi Internasional. Jogjakarta. BPFE UGM

Masalah kemiskinan

A.    Latar Belakang 
Perekonomian di Indonesia menjadi semakin memburuk , sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 , krisis ekonomi itu pun juga membuat kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia ikut memburuk.
Setelah terjadinya krisis tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tidak pernah mencapai angka 7 sampai 8 persen. Padahal, pada dasarnya masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. 
Jika keadaan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut baik , maka tentu saja kondisi ketenaga kerjaan juga menjadi ikut membaik, termasuk adanya penyerapan tenaga kerja . Setiap pertumbuhan ekonomi mencapai angka satu persen, maka nantinya tenaga kerja yang akan terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat mencapai 3 sampai 4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja di Indonesia , sementara para pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. 
Keadaan pertumbuhan ekonomi yang seperti inilah , yang membuat pada setiap tahunnya pasti selalu ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran.di.Indonesia menjadi semakin bertambah . Hal itu disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia . Masalah pengangguran ini, merupakan suatu masalah yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara yang bersangkutan . Pengangguran juga dapat menyebabkan kemiskinan.
Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia,
sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini
sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa merasakan pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. 
Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemiskinan mungkin dapat dikatakan sebagai simbol di Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi dengan baik . Padahal , pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah . Maka seharusnya, kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia . Semakin hari , virus kemiskinan ini semakin menyebar sampai masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan , dan para pengangguran. Akan tetapi kita juga harus memahami arti dan maksud dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan itu merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup beberapa gambaran antara lain yaitu yang pertama gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang.Yang kedua yaitu gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.Dan yang terakhir yaitu gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Akan tetapi persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada. 

B.     Masalah

Kemiskinan mungkin dapat dikatakan sebagai simbol di Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi dengan baik . Padahal , pada dasarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah . Maka seharusnya, kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh bangsa Indonesia . Semakin hari , virus kemiskinan ini semakin menyebar sampai masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan , dan para pengangguran. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

C.      LANDASAN TEORI
Definisi pengangguran secara teknis merupakan semua orang yang dalam referensi tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja , tetapi mereka tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Selain itu , juga terdapat definisi lainnya dari pengangguran, diantaranya:
• Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
• Menurut Payman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja padahal ia berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. 
• Mnurut istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja, pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. 
• Menurut Menakertrans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

D. Pembahasan Masalah 

Padahal, sejak lama telah dilakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan . Pada masa Orde baru, misalnya, pemerintah telah menggalang berbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik dilakukan di berbagai bidang, Pembangunan ekonomi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, digalakkannya investasi asing, disediakannya berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit modal, bahkan utang luar negeri pun ditempuh pemerintah sebagai alternatif untuk memajukan pembangunan.
Akan tetapi, karena ideologi pemerintah tidak jelas, maka hasil pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut tidak bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pada lapisan bawah. Bahkan yang terjadi, seluruh angka keberhasilan yang akan dicapai dari adanya pembangunan tersebut, habis begitu saja akibat krisis ekonomi dan adanya gejolak politik pada tahun 1998.
Meskipun pemerintahan terus berganti, kemiskinan tetap menjadi virus yang membuat masyarakat menjadi menderita. Pada level global, Indonesia juga telah masuk dalam kategori negara yang paling gagal dalam pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs), yang merupakan sebuah komitmen global yang ikut ditandatangani pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sangat parah. Padahal, aliran dana yang datang dari World Bank, IMF, ADB, CGI, dan donor bilateral (baik dalam bentuk hibah maupun utang) yang mengatasnamakan penanggulangan kemiskinan mencapi angka puluhan milyar dolar. Dalam hal seperti ini, komitmen untuk memberantas kemiskinan perlu dipertanyakan.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah sosial lainnya. 
Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah ketenagakerjaan yang paling mengkhawatirkan. Pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga memberikan dampak luas di bidang sosial, keamanan dan politik yang pada nantinya akan menimbulkan gangguan, stabilitas nasional.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. 
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. 
Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap harinya. 
Pemulihan ekonomi yang besar peranannya dalam penciptaan lapangan kerja akan sangat berkaitan dengan kebijakan di banyak aspek, seperti fiskal, investasi, pembiayaan dan perbankan, hukum dan keamanan. Tingginya angka pengangguran di Indonesia mengakibatkan Indonesia menjadi tidak menarik di mata para investor sebagai tempat investasi. Para investor berpendapat bahwa tidak menariknya Indonesia sebagai tempat investasi karena diakibatkan banyak hal, mulai dari infrastruktur yang tidak memadai hingga birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit. 
Jika negara Indonesia tidak dapat menyatakan perlawanan dalam memberantas kemiskinan, gagal dalam memberantas korupsi, tetap malas melakukan agenda reformasi, dan masalah pengangguran juga tidak dapat terselesaikan, maka kemiskinan bangsa indonesia mungkin akan menjadi simbol yang abadi dalam negeri ini.

Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia
Seperti telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Oleh karena itu setiap upaya pengentasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah. Jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengentaskan masalah kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.

Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 yang disusun berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Disamping turut menandatangani Tujuan Pembangunan Milenium (atau Millennium Development Goals) untuk tahun 2015, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam pengentasan kemiskinan untuk tahun 2009, termasuk target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan dari 18,2 persen pada tahun 2002 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009.
Dalam pelaksanaan program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya bergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dan dimana ia berada. Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat profil dari si miskin.
Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.
Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah (lihat Tabel 1). Dengan kata lain, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari dua komponen:
• Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan.
Membuat pertumbuhan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan langkah untuk membawa mereka pada jalan yang efektif untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini berarti memanfaatkan transformasi struktural yang sedang berlangsung di Indonesia yang ditandai oleh dua fenomena.

Pertama, sedang terjadi pergeseran dari kegiatan yang berbasis pedesaan ke kegiatan yang berbasis perkotaan. Kedua, telah terjadi pergeseran yang menonjol dari kegiatan bertani (farm) ke kegiatan non-tani (non-farm). Transformasi ini menunjukan adanya dua jalan penting yang telah diambil oleh rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan di Indonesia.
1. Peningkatan produktivitas pertanian.
2. Peningkatan produktivitas non-pertanian, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan yang “dikotakan” dengan cepat.
• Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta-adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses kepemerintahan. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah.
Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan perbaikan sistem pertanggungjawaban kelembagaan dan memberikan insentif bagi perbaikan indikator pembangunan manusia. Saat ini, penyediaan layanan yang kurang baik merupakan inti persoalan rendahnya indikator pembangunan manusia, atau kemiskinan dalam dimensi non-pendapatan, seperti buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bidang lain yang memerlukan perhatian adalah perbaikan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan untuk menekan kesenjangan antar daerah dalam hal indikator pembangunan manusia.

Di bidang pendidikan, salah satu masalah kunci adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Dalam menyikapi aspek multidimensional kemiskinan, upaya-upaya hendaknya diarahkan pada perbaikan penyediaan layanan, khususnya perbaikan kualitas layanan itu sendiri. Upaya-upaya tersebut dapat di wujudkan dalam bentuk  antara lain; dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah menengah pertama, kesehatan dasar yang lebih baik untuk masyarakat miskin maupun untuk penyedia layanan, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi,  perjelas tanggungjawab fungsional dalam penyediaan layanan, perbaiki penempatan dan manajemen PNS, berikan insentif lebih besar untuk para penyedia layanan.

Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiscal yang ada di Indonesia saat kini.
Pengurangan subsidi BBM merupakan langkah besar ke arah pengeluaran publik pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Sampai saat ini, pengeluaran pemerintah tidak selalu bisa secara efektif mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Ketika pemerintah memperoleh kelonggaran fiskal menyusul realokasi subsidi BBM yang regresif, penting untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar berdampak positif bagi masyarakat miskin. Sekarang pemerintah mempunyai kesempatan untuk menangani masalah kerentanan tinggi masyarakat miskin di Indonesia dengan cara mengarahkan belanja pemerintah ke dalam sistem jaminan sosial yang mampu mengurangi kerentanan tersebut.

Salah satu komponen penting dari realokasi pengeluaran pemerintah adalah memusatkan perhatian pada upaya peningkatan penghasilan masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang bisa berdampak langsung pada peningkatan penghasilan juga akan berdampak positif pada penanganan kemiskinan. Salah satu prioritas yang bisa dikedepankan-dan telah dimulai oleh pemerintah-ialah memperluas cakupan pembangunan berbasis masyarakat (community driven development atau CDD).

E.PENUTUP

 Kesimpulan 
Pengangguran di Indonesia saat ini , kondisinya sangat memprihatinkan. Pengangguran terdapat dimana-mana, pedesaan maupun perkotaan. Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta setengah penggangur (underemployed) bukanlah persoalan kecil yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa sekarang dan untuk ke depannya. Penyebab pengangguran di Indonesia ialah terdapat pada masalah sumber daya manusia itu sendiri dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia menempati urutan ke 133 dalam hal tingkat pengangguran di dunia. Semakin rendah peringkatnya maka semakin banyak jumlah pengangguran yang terdapat di Negara tersebut. Untuk mengatasi masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja, pemerintah telah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi-invesatasi baru, terutama bersifat padat karya (labor intensive), pemberian penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan. Selain mengharapkan bantuan dari pemerintah sebaiknya kita secara pribadi juga harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya alam yang ada, agar tidak menjadi seorang pengangguran dan menjadi beban pemerintah. 

Saran
Mungkin saran yang per tama dengan megembangan cara berpikir dan wawasan para pengangguran . Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi dalam diri masin-masing.Namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.lalu yang kedua dengan  segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Kemudian juga coba  mengembangkan suatu lembaga tenaga kerja secara profesional yang dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Tapi juga tidak lupa pemerintahan harus lebih memperhatikan lagi di bidang pendidikan. Karena pendidikan itu sangat berpengaruh besar bagi timbulnya permasalahan kemiskinan terutama di bidang pengangguran. Dan tidak lupa pemerintah di bagian Ketenagakerjaan  harus lebih bisa berfikir lebih keras lagi sehingga berfungsi secara optimal untuk mengurangi pengangguran.

Daftar Pustaka

Basri, Faisal. 1995. Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Erlangga : Jakarta.

www.bps.go.id

www.wikipedia.com

http://www.ekonomirakyat.org/index4.php 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://risnaangrum.wordpress.com/2011/04/05/tugas-makalah-perekonomian-indonesia/

http://els.bappenas.go.id/upload/other/MDGs%20dan%20Masalah%20Kemiskinan%20di%20Indonesia.htm